Kominfo

Kominfo

 Menteri Koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution menghadiri Rapat koordinasi Nasional yang berlangsung di Hotel Saripan Pasific, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017 Sedangkan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama beberapa gubernur turut hadir pada rapat tersebut, yang membahas tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian. Pada acara tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Bupati Mamasa dan Mamuju mendapatkan penghargaan dari Menko Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial (BIG) atas prestasi Sulbar yang telah menjadi model percontohan penyusunan batas desa secara partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder di desa.Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada rakor tersebut mengatakan, dengan kebijakan one map policy, nantinya peta dasar Indonesia akan dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, yang mana peta tersebut meliputi area beserta potensi sumber yang ada di dalamnya.Ditambahkan, saya juga ingin meng-higlight saja kebijakan satu peta itu betul betul sangat krusial dan urgent bagi negara yang seluas dan sebesar Indonesia. Bayangkan kalau kita pakai revolusi peta sendiri maka akan banyak persoalan didalam pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pasti ada peta dasarnya,” ujarnya dalam acara Rakornas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.Dimana dengan seluruh peta yang terkandung di dalamnya, peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, pembangunan infrastruktur satu dengan lainnya bisa terintegrasi dan tidak saling berbenturan.“Kebijakan satu peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun bernagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kita berharap Bappenas menggunakan peta dalam perencanaannya. Tentu kita tahu Bappenas sudah menggunakan itu. Tapi kalau satu peta pasti sangat bermanfaat,” jelasnya.

DPRD Sulbar menggelar Rapat paripurna DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Hamzah Hapati Hasan . Rapat yang berlangsung pada jam 9.00 pagi, membahas tentang jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD perubahan tahun anggaran 20i7 dan di laksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar pada hari Rabu, 25 Oktober 2017. Dihadiri Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin,para asisten III Lingkup Sulbar,staf ahli gubernur, Pimpinan OPD dan para pejabat eselon III lingkup Pemerintah Sulbar dan anggota DPRD Sulbar

Rapat dengan agenda penyerahan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2017 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan.Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawes Barat diwakili oleh Sekretaris Provinsi, Ismail Zainuddin Dalam sambutannya, Ismail Zainuddin mengatakan, semoga pembahasan APBD-P berjalan dengan lancar.“Kita berharap pembahasan ini bermanfaat bagi masyrakat Sulbar,” tutup Ismail, Selasa (24/10/2017) Setelah selesai membacakan rancangan APBD 2017, rapat ditutup dan akan dilanjutkan Rabu (25/10) pukul 09.00 Wita.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar memberikan sambutan pada acara Kementerian Pertahanan RI PPTP Kemham Provinsi Sulawesi Barat dengan tema meningkatkan semangat bela negara generasi muda dalam rangka mewujudkan Pertahanan Negara yang tangguh, yang berlangsung di Aula Kodim 1418 ,Mamuju Selasa 24 Oktober 2017. Pada acara tersebut hadir Kepala Kementerian Pertanahan RI perwakilan Provinsi Sulbar, Korem Taroada Tarogau, Kodim Mamuju, para asisten Lingkup Pemprov dan para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan para siswa tingkat SMA Mamuju.Dalam setiap usaha dan upaya yang dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga tidak terlepas dari sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kegiatan tersebut. Begitu juga dengan pembinaan generasi muda. Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi mental generasi muda yang labil. Hal itu biasanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan para generasi muda yang bisa terjadi dorongan mental yang negatif. Sehingga diharapkan kerjasama dan diminimalisir dengan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam masyarakat,dunia pendidikan dan juga lingkungan pergaulan remaja sendiri. Hal ini dikemukakan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar pada sambutannya. " kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda,tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan. Franklin D Roosevelt (1882--1945)generasi muda adalah tee leader of tomorrow, maka di tangan pemuda nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Para pemuda suatu bangsa memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya. Maka hasil pembangunan tersebut juga bisa dirasakan oleh dirinya sendiri dan masyarakat,ujar Mantan DPR RI ini. Lanjutnya, perubahan selalu dikaitkan dengan peranan pemuda,sejarah telah membuktikan diseluruh belahan dunia,perubahan sosial,politik menempatkan pemuda pada basis terdepan. Peranannya menyeluruh tidak hanya menjadi mata air tetapi juga hulu hilir hingga mutiara bahkan pemuda menjadi sumber eneri perubahan itu sendiri. Melalui kesempatan ini, saya sebagai wakil Gubernur Sulbar mengungkapkan keprihatinan terhadap masalah dekadensi moral atau kemerosotan moral pada generasi muda kita yang sampai saat…

Sekretaris Daerah Sulbar Ismail Zainuddin Membuka acara Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke III pada hari Selasa (24/10/2017). Dalam pembukaan tersebut turut hadir Ketua PWI Sulbar Sarif Adjo, Ketua BIdang Pembinaan Organisasi PWI Pusat, Sasongko Tedjo didampingi Oleh Ketua Bidang Daerah Atal S Depari, Dewan kehormatan PWI Sulbar, Naskan, Wakapolda Sulbar Kombespol Endi Sutendi dan Ketua Panitia Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulbar, Mursalim, anggota Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sulbar serta para anggota PWI Sulbar dihadiri pula beberapa pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Dalam Konferensi ke III tersebut, mengangkat tema penguatan profesionalisme pers untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan dibuka oleh Sekprov sulbar Ismail Zainuddin . Pada sambutan Ismail menyampaikan, bahwa wartawan harus dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial,meskipun kemitraan dengan pemprov tetap berjalan. Sehingga profesi yang kita geluti dapat menjadi pijakan dengan mencintai organisasi,kebanggaan pada organisasi dan pengakuan negara."terus berkarya dan kritikan merupakan hal untuk bisa bersama-sama memperbaiki dan mengontrol jalannya berbagai kebijakan pemerintah untuk kemajuan daerah. Apalagi wartawan memiliki tugas kontrol dan juga bermitra dengan pemerintah namun tetap harus menjaga stabilitas . Kemitraan tersebut harus kita bangun. kita boleh kritik karena itu tujuan yang ingin kita capai dalam rangka membangun dan mensejahterakan rakyat, ujar mantan Bupati Mateng ini. Disambutan Ketua PWI Sulbar Sarif Adjo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak terkait atas terlaksananya kegiatan konferensi ini. Sebagai wartawan kita harus menjunjung tinggi etikah jurnalis serta dapat berkomunikasi yang baik dengan mitra ,begitu juga dapat berpenampilan yang baik,tutur Sarif. Apalagi selama ini PWI telah mendapat perhatian dari pemerintah sehingga PWI diberikan ruang kepada pemerintah dalam menjalin kemitraan. Apalagi pejalanan PWI Sulbar sudah 11 tahun dan awalnya hanya tiga orang saja, namun seiring waktu muncullah adik-adik kita yang baru dari wartawan. Saat itu kita melakukan banyak kegiatan dan terua mengembangkan PWI di Sulbar. Oleh karena itu, mari kita memberikan…

Rakornas Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di hadiri Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan didampingi dua Bupati yakni Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar dan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi. Acara tersebut digelar di Ballroom Hotel kartika Chandra Kirana pada hari Senin, 23 Oktober 2017. Rakornas tersebut membahas tentang persiapan pilkada di beberapa daerah. Diketahui bahwa untuk Sulbar ada dua kabupaten yang akan mengikuti pilkada tahun 2018 mendatang yakni Kabupaten polman dan Kabupaten Mamasa sedangkan total seluruh Indonesia adalah 17 Provinsi dan 171 kabupaten/Kota yang akan siap mengikuti pilkada serentak tahun 2018 .Dalam arahan Menko Polhukam Wiranto dan Mendagri Tjahyo Kumolo di Rakornas tersebut, bahwa untuk pelaksanaan pilkda serentak diharapkan , agar setiap daerah melakukan koordinasi dari berbagai stakholder. Untuk melakukan langkah antisipatif dan deteksi dini serta mapping kerawanan pilkada di daerah masing-masing yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2018 mendatang. Sedangkan disela-sela acara Gubernur Sulbar menyatakan kesiapannya dengan pihak pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulbar, KPU Sulbar,Polda,Bawaslu Sulbar, Polda,Korem dan Gakkudum siap melakukan koordinasi dengan dua kabupaten yang akan mengikuti pilkada pada tahun 2018, yakni Polman dan Mamasa. Sehingga diharapkan nantinya pilkada tersebut dapat berjalan dengan lancar,aman serta damai yang menghasilkan Pemimpin atau kepala daerah yang amanah yang bisa melanjutkan pembangunan dan kemajuan daerahnya, tutur ABM.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin Menerima SK Lulusan IPDN Di Pemprov Sulawesi Barat dari Kementerian Dalam Negeri Yang Diwakili Oleh Drs. Makmur Marbun M.si Yang Digelar Di Ruang Rapat Lantai II pada Senin 23 Oktober 2017 . Dimana sebanyak 15 aparatur sipil negara (ASN) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIII resmi dan siap ditugaskan di Provinsi Sulbar.Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) penempatan PNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lulusan IPDN dari Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Ditjen Otoda Kemendagri kepada Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin selaku Pemerintah Provinsi Sulbar. Ditengah tengah Lulusan IPDN, Sekprov Ismail Zainuddin mengemukakan, keberadaan lulusan IPDN dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hendaknya dapat mewarnai dan menjadi contoh bagi aparatur lainnya dalam hal etos kerja, semangat pengabdian dan loyalitas.“Di setiap organisasi itu ada budaya kerja serta kultur, sehingga saya berharap agar saudara tidak berbudaya dengan kultur-kultur yang ada, namun sebaliknya saudara mampu membuyadakan kultur-kultur yang baru untuk melakukan inovasi-inovasi dan perubahan yang ada di organisasi itu” tutur mantan Pejabat Bupati Mateng ini. Selain itu, tentunya ada harapan agar lulusan IPDN dapat menjadi pionir dalam penyelangaraan pemerintahan di Provinsi Sulbar dan kabupaten se-Sulbar, serta tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI 1945.Sementara itu disampaikan pula direktur Fasilitasi kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Ditjen Otoda Kemendagri, Makmur Marbun mengatakan, salah satu agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.“Agenda itu harus kita maknai bersama sebagai bentuk komitmen Pemerintah, dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah” tandas MakmurMasih kata Makmur…

Kepala Ekbang Provinsi Sulbar Muhammad Ali Chandra menggelar acara sekaligus membuka sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tentang Daftar hitam T.A 2017 . Menurutnya sosialisasi ini adalah terkait pengadaan barang dan jasa yang merupakan roh dari sebuah pembangunan. Itu diungkapkan Kepala Biro Ekbang Provinsi Sulbar, Muhammad Ali Chandra saat membuka secara resmi Sosialisasi tersebut di Ruang Pertemuan Lantai III, Senin, 23 Oktober 2017.Pada sambutannya Sosialisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya ditindaklanjuti lebih jauh melalui peraturan kepala LKPP mengenai penetapan daftar hitam.“Semua pengadaan barang dan jasa sebaiknya sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada, begitupun penetapan mengenai daftar hitam tersebut sebaiknya sesuai aturan perpres. Jangan karena persoalan suka atau tidak suka, ingin atau tidak ingin sehingga muncul daftar hitam itu. Kepada pelaksana pengadaan barang dan jasa, jangan takut selama sesuai aturan yang ada,”kata Ali ChandraTerkait sanksi daftar hitam, diberikan kepada penyedia barang dan jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang dan jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa selama dua tahun kepada badan usaha seperti perseroan, comanditer, firma) atau orang perseorangan (konsultan invidual).Narasumber dari LKPP, Patria Susanto memaparkan, tujuan dari sosialisasi tersebut agar dana yang dibelanjakan bermaanfaat semaksimal mungkin, dan membina penyedia barang jasa sehingga kualifikasi dan kompetensinya bagus.“Hari ini hanya untuk mereview, karena siapapun diantara kita menginginkan pengadaan kita mencapai tujuan, karena pengadaan adalah ujung tombak pembangunan, kita tidak mungkin bisa mencapai pembangunan tanpa pengadaan,” ungkap Patria.Pada kesempatan tersebut juga, LKPP akan memastikan semua pengadaan sesuai dengan prosedur agar pengadaan kedepan untuk lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten bisa lebih baik.“Kita akan mengintrospeksi apakah ada atau tidak daftar hitam dalam penyediaan, semoga pengadaan kita akan terus mencapai tujuannya, mutu yg tepat dengan harga yg tepat,” tandasnyaHadir pada sosialisasi tersebut, perwakilan OPD Provinsi dan Kabupaten serta narasumber dan pejabat dari LKPP.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas Pertanian, Hamzah menghadiri acara panen kedelai di Desa Bumi Ayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Rabu,18 Oktober 2017

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri sosialisasi Sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PT Pertamina (persero) dalam penggunaan LPG Bright Gas bagi Aparatur Sipil Negara yang berlangsung di Ruang Auditorium, Lantai 4, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 Oktober 2017 . Acara tersebut turut hadir Domestic Gas Region manager VII Isfahani, Kadis ESDM Amri Eka Sakti, Asisten I Nur Alam Tahir, Asisten II, Jamil barambangi dan Asisten III, Djamila , Pimpinan dan Staf OPD Lingkup Sulbar, Kepala Badan/kantor instansi Vertikal, Kepala Perwakilan Kementerian Pertanahan dan Ka Bin Daerah Provinsi Sulbar .Pada sambutan Gubernur Sulbar, menyampaikan presiasi dan penghargaan kepada PT Pertamina Persero yang telah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Sulbar untuk memperkenalkan penggunaan elpiji Non Subsidi 5,5 Kg kepada ASN Lingkup Sulbar dan keluarga mampu lainnya. Pasalnya saat ini Gas Elpiji 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, Tutur ABM.Lanjut disampaikan bahwa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menekan beban pemerintah dalam subsidi elpiji karena selama ini masih banyak ditemukan pemakaian elpiji 3Kg yang tidak tetap sasaran termasuk penggunaan dikalangan ASN. Diketahui bahwa anggaran subsidi elpiji 3 Kg pada tahun 2017 telah mencapai 30 Triliun dan tentunya ini menjadi beban pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. "Pemerintah Sulbar tentunya mendukung sepenuhnya penggunaan non subsidi LPG 5,5 kg kepada ASN> Hal ini dengan dikeluarkannya surat ederan Gubernur Sulbar Nomor 009.5/829/Set tanggal 10 April 2017 yang menghimbau kepada seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Sulbar. kemajuan pembangunan bidang ekonomi akan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengupayakan ketersedian energi listrik, BBM,Elpiji dan energi Primer lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Ujar mantan Bupati Polman ini. Diketahui bahwa Kuota penggunaan elpiji Provinsi Sulbar tahun 2017 mencapai 30 Metrik Ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar di…