Kominfo

Kominfo

Dalam membuat suatu program harus disertai data yang valid berdasarkan tupoksi pekerjaan yang semestinya dilakukan. Tanpa adanya suatu data yang rill, program kerja pasti tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan. “ Kalau kita tidak ada data untuk bekerja, nonsen kita bisa kerja,”tandas Pj. Gubernur Sulbar,Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup usai melakukan pemaparan program prioritas yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 Februari 2017. Terkait pemaparan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, Carlo memberikan masukan agar segera melakukan database sesuai tupoksi kerja masing-masing. Kepada dr. Fatimah selaku Kepala OPD,agar kiranya dinas para bidang dalam penyelesaian program tidak melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri-sendiri.Untuk itu, harus dilakukan koordinasi yang baik kepada ASN dan dinas-dinas terkait. Carlo juga menekankan setiap ASN harus bisa berkreasi dan berinovasi. “Saya harap kita semua bisa berkreasi, berinovasi dan berkembang. Coba lakukan perubahan ditahun 2017.” tegasnya Pada kesempatan tersebut, dr. Fatimah memaparkan sasaran prioritas daerah pemprov sulbar terjait lingkungan hidup terbagi atas delapan item, yaitu aksebilitas pendidikan, ketahanan pangan, aksebilitas kesehatan, penurunan kemiskinan, bangun mandar, penyediaan infrasruktur jalan jembatan pelabuhan dan bandara, kawasan ekonomi khusus dan agro industri dan pengembangan pariwisata. Disebutkan, tahun ini Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.590.000.000 terbagi atas tiga bagian yaitu, Sekretariat (kegiatan rutin) sebesar Rp. 911.500.000, kegiatan bidang Rp. 5.930.080.000 dan kegiatan laboratorium sebesar Rp. 1.748.420.000 Untuk penyusunan program, dilatarbelakangi oleh Nawacita yaitu, menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa, memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektis demokratis, dan terpercaya, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, mmeperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar…

Setelah berlakunya OPD baru, Dinas Kepemudaan dan olahraga provinsi Sulawesi Barat kembali menata target kinerja berdasarkan indikator urusannya. Karena pemuda adalah harapan bangsa dan olahraga dapat menyatukan semangat bangsa adalah tagline yang memberi semangat dan qirah bekerja bagi seluruh ASN yang berada di DISPORA Sulbar. Urusan kepemudaan dan keolahragaan adalah sektor yang harus didorong untuk mewujudkan masyarakat malaqbiq sebab hanya pemuda malaqbiq yang dapat menjadi penerus perjuangan bangsa dan hanya insan olahraga malaqbiq yang mampu membuat prestasi gemilang dan mengharumkan nama Bumi Malaqbiq ini.. Pada perencanaan tahun 2017, di bawah pimpinan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Carlo B. Tewu, Dispora menggagas sejumlah program yang adaptive. Program ini hadir untuk menjawab sejumlah tantangan serta persoalan yang menggerogoti sektor kepemudaan dan keolahragaan. Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini persoalan kepemudaan dan keolahragaan belum usai bahkan semakin penuh tantangan di tengah atmosfir Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tak lain adalah wajah baru dari globalisasi. Berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, disebutkan bahkan pemuda adalah mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Dalam pelayanan kepemudaan, penyadaran,pembinaan, dan pengembangan pemuda adalah peran utama pemerintah agar kepeloporan,kepemimpinan dan kemandirian pemuda dapat terwujud nyata. Sejumlah persoalan yang mewarnai kondisi kepemudaan saat ini, diantaranya adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan minim akses data indikator kepemudaan. Program adaptive untuk menjawab tingginya tingkat pengangguran dikalangan pemuda adalah kewirausahaan pemuda. Seperti yang dilansir Antara News.com, kepala BPS Sulbar, Suntono, menyebutkan bahwa pada Februari 2016, Penduduk usia kerja di Sulawesi Barat mencapai 887,4 ribu dan tingkat pengangguran terbuka pada usia kerja tersebut mencapai 17,4 ribu orang. Berdasarkan UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, usia tenaga kerja adalah usia produktif dari 15 sampai 64 tahun. Dengan data ini maka dapat ditarik sebuah asumsi bahwa pemuda dikategorikan sebagai usia produktif yang tak…

Pj Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu di dampingi Sekda Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin, Melantik dan Mengukuhkan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sulbar di lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Senin (6/2/2017).Pada kegiatan pelantikan , turut hadir Para Asisten dan para SKPD Tingkat Provinsi Sulbar dan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar beserta jajaran, para pengawas Satuan pendidikan dan kepala sekolah dan para undangan lainnya. Puji Syukur kita panjatkan kepada tuhan yang maha esa karna sore hari ini kita bisa menyelenggarakan pelantikan beberapa personil eselon IV, Pengawas satuan pendidikan dan kepala sekolah SMA dan SMK, Ujar Carlo pada sambutannya. Dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia itu merupakan faktor paling penting didalam setiap negara demikian juga Indonesia, oleh karnanya para pejabat yang dilantik sore hari ini mempunyai peran yang sangat strategis didalam memajukan bangsa ini. Kepala Sekolah yang dibawahnya ada banyak anak anak bangsa menjadi tanggung jawab kita semuanya agar supaya mereka nantinya menjadi harapan harapan bangsa. "Oleh karna itu sebagaimana komitmen yang kita ucapkan tadi, kalau kita menyimak fakta integritas yang kita tandatangani tadi harus benar benar kita laksanakan, fakta integritas menyatakan dengan sungguh sungguh atas kesadaran moral dan bertanggungjawab yang tinggi terhadap tugas dan jabatan yang saya emban. bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan mengkedepankan prinsip transparansi, jujur, objektif, disiplin, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta menerapkan kesetaraan dalam rangka menciptakan birograsi bersih dan kompeten untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau ini benar benar dilaksanakan pada kehidupan kita maka apapaun pekerjaan tentu akan memberikan kita kenyamanan dan tentu jauh dari tindak korupsi, Tidak akan terjadi perubahan apa apa jika kalau kita tidak mau merubahnya,tegas carlo. Disampaikan pula sejak kemarin kemarin SMA dan SMk berada dibawah naungan pemerintah kabupaten dan sekarang dengan pertimbangan pertimbangan pusat sehingga kepala sekolah SMA dan SMK itu…

14 Mar 2017

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin berjabat tangan dengan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara usai menyerahkan dua ranperda di Ruang Paripuran DPRD Sulbar, Selasa, 14 Maret 2017 Mamuju,Humas Pemprov Sulbar – Bertempat di ruang paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 14 Maret 2017, Pemprov Sulbar menyerahkan dua ranperda kepada DPRD Sulbar untuk dibahas. Dua ranperda yang diserahkan oleh Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin kepada ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, masing-masing Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi ( LPP-Radio Malaqbi) dan Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin mengemukakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malaqbi (LPP-Radio Malaqbi) beranjak dari pemahaman bersama bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan dan mendapatkan informasi, dan informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena penyiaran merupakan sarana sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dipilihnya LPP-Radio Malaqbi karena merupakan salah satu lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. “ Ini merupakan salah satu sarana media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa, maupun penyebarluasan informasi mengenai kebijakan- kebijakan pemerintah utamanya Pemerintah Daerah, dengan senatiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan sebagai sarana media informasi penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, siaran LPP- Radio Banua Malaqbi juga memberi dampak peningkatan pendapatan asli daerah melalui iuran penyiaran dan siaran iklan, “ jelas Ismail Zainuddin. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), lebih lanjut Ismail mengemukakan, hal tersebut beranjak dari pemahaman bersama bahwa, sumber daya alam baik hutan, tanah dan air serta ekosistem daerah aliran sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bijak, agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar- besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik untuk generasi…

06 Jan 2017

PJ Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, di dampingi Ketua DPRD Prov Sulbar, Andi Mappangara, Sekda Prov Sulbar, Ismail Zainuddin, Asisten I Bina Tata Praja, Nur Alam Tahir beserta para Anggota DPRD Prov Sulbar dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemrov Sulbar, saat melakukan kunjungan ke Gedung DPRD Prov Sulbar, Kamis, 5 Januari 2017.

Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, 15 Februari 2017, Pemprov Sulbar menggelar pertemuan dengan 14 Konfederasi dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga, Minggu malam, 5 Februari 2017.Pertemuan ini diberi nama Silaturahmi dan Penguatan SIPAMANDAQ, dengan tema: Bersama Kita Sukseskan Pilkada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.Acara ini dihadiri oleh Konfederasi 14 Adat di Pitu Ulunna Salu dan Kerajaan di Pitu Ba’bana Binanga, Gubernur Sulbar (2006-2016) Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar Carlo B Tewu, Sekda Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Kabinda Sulbar H Hamzah, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Majene Lukman, Sekda Mateng Askary, Forkopimda masing-masing kabupaten, Anggota DPRD Sulbar, Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi, Anggota DPRD Mamuju, Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar, kepala-kepala instansi vertikal, Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah, Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandy, para tokoh Agama, dan sejumlah undangan lainnya.Penjabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu ketika beri sambutan, dirinya menyayangkan ketidakhadiran tiga Paslon dalam Pilgub Sulbar 2017 dalam acara ini.“Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar seharusnya hadir malam ini, tapi karena sibuk dengan kegiatan, ketiga Paslon tersebut tidak sempat hadir dalam kesempatan ini,” kata Carlo Tewu.Dalam proses pelaksanaan Pilkada di Sulbar ini, Carlo Tewu dalam kapasitasnya selaku Penjabat Gubernur Sulbar meminta kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dan jajarannya agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan tertib.Carlo juga meminta kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat Sulbar untuk tetap menjaga kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan meski berbeda pilihan dalam Pilkada nanti.“Sebagaimana kita ketahui ada tiga Paslon di Sulbar ini. Dengan ketiga Paslon ini, akan membawa masyarakat kita terbagi dalam tiga kelompok, yang masing-masing mempunyai strategi dan agenda tersendiri-sendiri. Tapi saya mohon kepada bapak/ibu, sekalian dan peran para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat agar kekeluargaan, kekerabatan dan kebersamaan Sulbar jangan terpecah karena berbeda pilihan. Pilkada tetap…

06 Jan 2017

Hari ketiga menjabat sebagai Pj. Gubernur Subar, Carlo B Tewu, melakukan sidak pada sejumlah SKPD lingkup Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 5 Januari 2016.Dalam inspeksi tersebut, Pj. Gubernur Carlo didampingi sejumlah pimpinan SKPD langsung meninjau area parkiran Kantor Gubernur Sulbar, yang menurutnya penataan parkiran tidak tertib sehingga terlihat semrawut. Begitu juga terkait kebersihan Kantor Gubernur Sulbar yang harus diperhatikan oleh ASN Pemprov Sulbar“Dari apa yang saya lihat ini, ada suatu aset yang luar biasa milik Pemprov Sulbar, apa yang sudah dibangun oleh pendahulu yang menurut saya belumada kepedulian kita, menurut saya kepedulian adalah manifestasi dari disiplin, oleh karena itu saya mulai dari hal-hal yang kecil , dari lingkungan, misalkan parkir mobilnya harus dimana dimana , motor harus dimana, jadi semua tertib. Dan pelan-pelan saya akan masuk ke ruangan- ruangan untuk melihat langsung perilaku dari segala macam bentuk ASN disana. Dan tetap kita akan bersama –sama SKPD untuk mengubahnya,”tandas Carlo.Terkait kedisiplinan PNS, ketika ditanyai oleh awak media, dikemukakan, bahwa disiplin ASN lingkup Pemprov Sulbar sudah bagus, tapi harus intensif.“Dan memang, itu tugas saya datang kesini untuk megintensifkan roda pemerintahan, dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dimulai dari personalnya, karena itu harus betul-betul siap bekerja, bekerja dan bekerja, untuk bekerja itu tentu harus disiplin, “tegasnya.Pada saat melakukan kunjungan ke Kantor-kantor dalam area perkantoran Gubernur Sulbar, Pj. Gubernur Carlo sesekali berdialog langsung dengan ASN dan mempertanyakan langsung masing-masing dari tupoksi mereka.Untuk pembenahan area parkir kantor , Carlo langsung memerintahkan SKPD yang berwenang untuk menertibkannya, begitu pun dengan kebersihan kantor meminta kepada semua SKPD untuk bergotong royong melakukan pembersihan kantor.Setelah melakukan peninjauan kantor, Pj. Gubernur Carlo didampingi Sekprov Ismail Zainuddin, menyambangi Kantor DPrD Sulbar melakukan silaturrahmi dan langsung disambut Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara beserta sejumlah anggota DPRD Sulbar.Hanya saja, pada pertemuan tersebut, hanya ada beberapa anggota DPRD Sulbar, dan Ketua DPRD menyampaikan…

Tarian Sayang-sayang dari Polman, musik Bambu dari Mamasa, penyanyi lagu-lagu daerah dari Mamuju dan sejumlah acara kebudayaan daerah Sulbar lainnya menjadi penyemangat yang menghibur dalam acara Silaturahmi dan Penguatan Sipamandaq di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Minggu malam, 5 Februari 2017.Hadir hampir seluruh Tokoh Adat dan Raja-raja dari 14 Konfederasi Adat dan Kerajaan di Mandar, Sulbar ini. masing-masing tokoh yang hadir, sesuai daerah atau Federasi yang diwakilinya, diundang naik ke panggung untuk foto bersama. Mulai dari Rara Binuang di Polman hingga Raja Mamuju dan mulai Tomakaka dari Tabang hingga Petaha Mana’ dari Tabulahan diundang naik ke panggung.Kesemuanya tokoh Adat dan Raja dari 14 Konfederasi di Mandar ini tampil dengan pakaian Adat atau pakaian kebesaran Kerajaan masing-masing.Kemudian disusul Gubernur Sulbar Carlo Tewu bersama isteri. Mantan Kapolda Sulawesi Utara ini memakai seragam Adat Mandar. Sedangkan isterinya memakai pakaian Adat dari Mamasa. Keduanya berdiri di tengah-tengah, diapit oleh para Tomakaka dan Raja-raja.Gubernur Sulbar 10 tahun Anwar Adnan Saleh, Sekda Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Danrem Mamuju juga diundang naik ke panggung untuk foto bersama dengan para Raja dan Tokoh Adat itu.“Ini adalah inisiatif pak Sekda Sulbar—Ismail Zainuddin—untuk mengundang tokoh-tokoh di Mandar ini. Saya punya keinginan agar Pilkada yang ketiga di Sulbar ini, atau pada Pilgub Sulbar 2017 nanti, partisispasi masyarakat Sulbar untuk datang ke TPS meningkat,” kata Gubernur Sulbar Carlo B Tewu saat beri sambutan.Dari pantauan langsung kru laman ini, sekitar 500-an orang yang hadir dalam acara ini.Kita Punya Budaya, Kita Punya Sifat SIPAMANDAQ, Carlo Tewu: Sekda Sulbar yang Punya Ide iniSilaturahmi dan Penguatan Sipamandaq dihadiri oleh Kerajan-Kerajaan dan Adat yang ada di Sulbar, dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binaga. Acara yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar ini mengambil tema: Bersama Kita Sukseskan Pilkada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.Dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju, Minggu malam, 5 Februari 2017.…

Pj Gubernur Sulbar Irjen Pol Carlo Brix Tewu melaksanakan teleconference bersama Sekretaris Mendagri, Sigit dan kepala pusat data dan infromasi kemendagri, Sugeng,. Pada Teleconference turut di undang Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Muzakkir Kulasse, Kabid E Goverment Muhiddin, Kabid sarana komunikasi dan desiminasi Sudarso Din, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah, Amir maricar dan Badan Ekbang Sulbar Candra. Teleconference dilaksanakan di ruang Oval gubernur Sulbar pada tanggal 6 Januari 2017. Pada Teleconference Pj Gubernur Sulbar bersama Sekretaris Mendagri adalah yang pertama untuk mengecek alat video conference yang terpasang dikantor ruang oval kantor Gubernur Sulbar dan kedua membahas tentang agenda pilkada gubernur antara lain tentang penyaluran logisltik ke setiap daerah yang ada di Sulawesi Barat dan pengamanan jalannya pilkada mendatang yang akan dihelat pada tanggal 15 februari 2017 ini. Selain itu, Pj gubernur Sulbar, Carlo juga memantau website pemprov dan melihat masih banyak yang perlu dibenanhi. " Carlo mengharap agar website ini bisa mengakses semua sumber data yang ada di Sulbar, baik itu tentang data SKPD tingkat Pemerintah Provinsi, data Pariwisata, data struktur kepegawaian dan LPSE yang lengkap. Yang nantinya masyarakat bisa dengan mudah memperoleh data tersebut, Namun semuanya dibutuhkan sosialisasi dan paling penting adalah sarana yang perlu dilengkapi antara lain SDM bagian program IT dan Tim pengelolaan yang bisa diandalkan dalam mengakses setiap informasi yang ada, "Ujar carlo. Yang kiranya setelah data tersebut lengkap, bisa langsung diperhadapkan sebagai laporan kadis Kominfo Persandian dan Statistik kepada Gubernur Sulbar.

Pemerintah provinsi sulawesi barat menggelar rapat intren Lingkup Pemprov Sulbar, terkait tentang kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju yang diklaim pihak Kalimantan. Permasalahan pulau Balabalakang yang berada di kabupaten Mamuju saaat ini menjadi berita hangat dan menjadi pemberitaan di berbagai media cetak dan eletronik. Persoalan ini muncul dikarenakan Pulau Balabalang yang menjadi wilayah kabupaten Mamuju kini terancam hilang dikarenakan adanya klaim yang dibuat Kaltim yang membuat Perda bahwa Balabalagan merupakan wilyah Kaltim karna dianggapnya secara geografis, Kepulauan Balabalagan lebih dekat dengan Kaltim dibandingkan dengan Sulbar. Sehingga hal tersebutlah menjadi dasar Kaltim untuk membuat Perda tersebut dengan merujuk dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahwa Balabalakang yang menjadi wilyah Sulbar kini menjadi bagian Kaltim dengan nama balabalagan. Sedangkan pada UU 5 tahun 2009 dan peta dari belanda; selebet tahun 1892 serta penduduk yang mayoritas adalah suku mandar dan kebudayaan yang sangat kental dengan suku mandar atau Mamuju tentu hal ini menjadi dasar bahwa Pulau Bala Balakang adalah bagian dari Sulbar. Dengan adanya perihal ini, Pj Gubernur Subar carlo Brix Tewu langsung menggelar rapat untuk mengambil langkah langkah dan upaya dengan Biro Pemerintahan Sulbar, Biro Hukum, Camat Balabalakang dan Kadis Perhubungan dan staf ahli Gubernur Sulbar yang di laksanakan di ruang Oval kantor Gubernur Sulbar, Hari Selsa (14/3) 2017. Pada rapat tersebut, Carlo yang secara sigap langsung membuka jaringan IT dan mencari peta tentang kepulauan Balabalakang. Bukan hanya itu, Carlo pun melihat langsung perda Kaltim yang menjabarkan bahwa pulau tersebut adalah bagian dari wilayahnya. Setelah melihat langsung perda tersebut, Carlo meminta agar semua yang terkait bukti dan dasar hukum dilengkapi termasuk UU yang masuk kategori bahwa kepulauan Bala Balakang adalah wilayah Sulbar. Dengan menyimak penjelasan dari biro pemerintahan dan sebagai dasar yakni peta dari selebet…