Kominfo

Kominfo

Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulbar diminta untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat menyampaikan arahan ketika memimpin Apel Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 17 Januari 2017. Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sulbar, Carlo menyampaikan kepada ASN untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan Pemprov Sulbar. “ Itu harus dimulai dari diri sendiri. Kedisiplinan ASN/ karyawan, kebersihan lingkungan serta dalam berbagai hal menyangkut pelayanan, yang merupakan manifestasi kesadaran nasional. Untuk mewujudkan pelayanan aparatur yang baik, ASN harus meningkatkan pelayanan yang maksimal serta dapat memahami sebuah peran yang lebih baik,”kata Carlo. Lebih lanjut Carlo menghimbau kepada aparatur sipil negara untuk dapat memahami peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Peningkatan pemahaman aturan itu bisa dilakukan Sosialisasi, Bimtek dan Penandatanganan Pakta Integritas. “Penandatanganan pakta integritas merupakan janji serta komitmen dalam melaksanakan tugas, sebagaimana slogan Sulawesi Barat Millete Diatonganan, dan itu tidak hanya diucapkan tetapi harus di implementasikan di kehidupan sehari-hari,”tandas Carlo Sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah seyogyanya dapat memberikan motivasi pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi di lingkungan Sulbar. Tak henti-hentinya Carlo B Tewu juga menegaskan agar ASN dan semua pihak yang menggunakan anggaran negara untuk menggunakan sesuai dengan peruntukan dan tupoksinya masing-masing. “Ini harus diawasi secara bersama-sama dan semua program SKPD harus kita awasi karena ini menggunakan anggaran negara. Ini untuk mencegah ASN tidak berhadapan dengan hukum. ” Kepada skpd mari kita memelihara lingkungan kita, kebersihan dan tugas sesuai tupoksinya serta jangan ada yang melakukan pelanggaran hukum, ”tandas Jenderal Bintang Dua tersebut. Dalam Upacara Apel Kesadaran tersebut, juga diserahkan kendaraan roda empat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Carlo B Tewu kepada Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan…

15 Feb 2017

Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu memantau jalannya pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Dalam kunjungannya, Carlo bersama Sekprov Sulbar, ISmail Zainuddin, Asisten I Nuralam Tahir,Kapolda Sulbar, KPU Sulbar, Panwas Sulbar dan Anggota DPD Ri, Asri Anas memantau tiga TPS di Mamuju. Dalam pemantauan ke tiga TPS yakni, TPS 3, TPS 7 dan TPS 27, Carlo menanyakan kepada petugas tentang pengamanan surat suara, dan pemakaian surat keterangan atau suket yang dipakai masyarakat dalam memilih. Selain itu, Carlo menghimbau agar masyarakat bisa dengan tertib memilih dan petugas PPS bisa menjalankan tugasnya dengan baik. " mari kita bersama sama melaksanakan pilkada tahun ini dengan aman dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang masyarakat Sulbar inginkan bersama. Dalam kunjungan kesalah satu TPS, Carlo sangat mengapresiasi dari salah satu TPS, dimana petugasnya memakai pakaian adat dan ini sangat kreatif, ujarnya. .

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulbar Melakukan Focus Group Discussion (FGD), Senin (13/2/2017/ di kantor meeting kantor Baligbanda Sulbar. Kegiatan diskusi tersebut membahas tentang evaluasi pergub nomor 46a tupoksi dan kelembagaan KIP dan KPID. Pada kegiatan diskusi ini dihadiri kepala Baligbanda Provinsi Sulbar Jamil Barambangi, Kadis Kominfo persandian dan Statistik Muzakkir Kulasse, Ketua KIP Sulbar, Ketua KPID Sulbar,Kabid Sarana bidang sarana komunikasi, Sudarso Din, Biro Ortala, Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur serta instansi terkait lainnya. Dengan akhir dari kesimpulan FGD i tersebut, terdapat perbedaaan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 7 mengenai sekretariat KPID dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 29 mengenai sekretariat KIP dengan pergub 46a tahun 2016 tentang UPTD dan UPTB mengenai layanan informasi dan UPTD layanan penyiaran pada Dinas Kominfo. Maka itu diperlukan evaluasi pergub nomor 46a berdasarkan point pertama. Setelah Mencermati tupoksi seksi komunikasi publik dan diseminasi informasi pada bidang sarana komunikasi dinas kominfo dalam pergub nomor 45 tahun 2016 dengan tupoksi UPTD layanan informasi dalam pergub nomor 46a tahun 2016, ujar Jamil. Bukan hanya itu kesimpulan ini menurut jamil terjadi inefisiensi dan unefektivitas pelaksanaan tupoksi KPID dengan UPTD radio banua Malaqbi pada dinas kominfo dan sesuai surat mendagri nomor 910/5005/SI tanggal 30 Desember 2016 tentang tanggapan atas perencanaan dan penganggaran lembaga Komisi Informasi Provinsi/kabupaten /Kota serta surat KPI Pusat nomor 22/K/KPI/31.3/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang dukungan penyelenggaraan program kerja dan penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia khususnya daerah. Dari semua kesimpulan ini akan diteruskan dan menjadi acuan untuk dijadikan dasar pergub nantinya imbuh Jamil.Selain itu sesuai dengan rekomendasi FGD yang merekomendasikan kepala Biro Ortala untuk mengevaluasi secara komprehensif sekaligus merivisi pergub 46a tahun 2016 tentang UPTD dan UPTB menyangkut UPTD layanan informasi (sekretariat KIP) dan Layanan Penyiaran (KPID dan merekomendasikan untuk kembali ke Pergub nomor 13 tahun 2014…

Dinas Kominfo yang dulunya bergabung dengan Dinas Perhubungan kini menjadi kelembagaan baru yang berdiri sendiri dan menjadi Dinas Kominfo,Persandian dan Statistik Sulbar dan dipimpin oleh Muzakkir Kulasse sebagai kepala dinas. Setelah dilantik sebagai Kadis Kominfo, Persandian dan statistik, Muzakkir langsung mengunjungi dan melakukan koordinasi bersama kadis Perhubungan, Khaeruddin Anas Pada hari kamis (5/1) 2017. Dan pada saat itu juga digelar rapat bersama kadis Perhubungan Khaeruddin Anas dan Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse berserta jajaran staf untuk melakukan koordinasi tentang pembagian pegawai dan membahas tentang kantor yang akan ditempati oleh Dinas Kominfo nantinya. Sebagai kantor yang dulunya berada dalam satu naungan dinas perhubungan dan kominfo menurut Khaerddin Anas untuk pembagian tempat agar Kominfo bisa menempati lantai I untuk dipakai sebagai kantor dan dishub berada dilantai II serta para pegawai yang telah dilantik baik eselon III dan IV bisa berkoorinasi langsung dengan atasan masing masing,ujar Anas. Begitu juga dengan Muzakkir Kulesse yang memperkenalkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan para pegawai yang ada di dinas perhubungan dan dinas kominfo. Pada saat itu juga Muzakkir Kulase langsung bertemu dengan kabid yang berada di jajaran Kominfo dan meminta agar bisa sama sama belajar tentang tupoksi yang ada di Dinas kominfo , Persandian dan Statistik. " saya dulunya kadis di diknas dan dan saat ini ditugaskan sebagai kadis di kelembagaan yang baru sehingga saya meminta agar seluruh kabid dan staf nantinya bisa bersama sama bekerja sama dengan baik dan sama sama belajar bersama para anggota yang ada jajaran dinas kominfo,"ujar Muzakkir. Namun sebagai kadis baru dikelembagaan baru, Muzakkir melihat kondisi ruangan yang tidak mencukupi untuk para pegawai. Sehingga Muzakkir mengambil peluang dengan melihat gedung kosong yang bisa dipakai untuk dinas Kominfo nantinya. apalagi gedung yang belum terisi dan belum ditempati tersebut merupakan gedung baru dan sangat layak untuk ditempati. Sehingga akhirnya Muzakkir Kulasse bersama…

Asisten Tata Praja, Nur Alam Thahir didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Sulbar dan Perwakilan dari KPU Sulbar saat melakukan Pantauan Kesiapan Logistik Pilkada sekaligus penyampaian tentang Saber Pungli di Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat 10 February 2017.

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu didampingi Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh saat menghadiri Debat Publik Pilkada Gubernur Sulbar di Gedung Metro TV Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Tabe’ merupakan bahasa daerah Mamuju yang bermakna ‘permisi’. Dalam hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang baru dilantik pada 30 Desember 2016 mattabe’ atau permisi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Mamuju, Jumat, 13 januari 2017. Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu menyampaikan, sebelumnya ia telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Selain itu, ia juga telah menemui Raja atau Maradika Mamuju Andi Maksum Dai. Ini dilakukan dengan maksud untuk memohon dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Sulawesi Barat. “Maksud kedatangan Saya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Saya sebagai orang baru, Saya mau tabe’ sama bapak ibu semua. Sebelum Saya ke Pak Bupati, Saya sudah tabe’ juga pada Raja Mamuju untuk mohon dukungan agar supaya tugas-tugas Saya bisa jalankan dengan baik dan benar.” tuturnya. Pada kunjungan kerja yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM menggambarkan secara lisan kondisi Kabupaten Mamuju. Salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang kini mencapai angka 7,7 %. “Mamuju akhir-akhir ini tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai angka 7,7 persen, kalau kita bandingkan dengan provinsi alhamdulillah kita masih diatas. Kontribusi pertumbuhan ini lebih banyak dari sektor pertanian sekitar 30 persen.” Urai Bupati Mamuju. Menanggapi itu, Gubernur Sulbar Carlo Tewu berpesan agar angka 7,7% tersebut dapat dipertahankan. Menurutnya, posisi Kabupaten Mamuju selaku ibu kota provinsi menjadi sebuah keuntungan, sebab setiap pengusaha yang berbisnis di Sulawesi Barat,mau tidak mau harus berkantor di Kabupaten Mamuju. Dari itu, Carlo Tewu berpesan, Kabupaten dengan sebutan manakarra ini harus menjadi etalase di Sulawesi Barat. Sementara itu, terkait salah satu tugas pokok Plt. Gubernur yakni menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan umum serentak Februari 2017, Carlo Tewu menyampaikan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama mengenai distribusi logistik yang memerlukan…

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar 2017 yang berlangsung di Grand Clarion Hotel dan Convention Makassar, 27 Juni 2017.

13 Jan 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menyampaikan arahan dihadapan ASN lingkup Pemkab Mamasa di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Mamasa ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mamasa, Kamis, 12 Januari 2017. Dalam kunjungannya, Carlo didampingi Kapolda Sulbar, Brigen Pol.Nandang, Danrem,142 Tatag, Kol. Inf.Tandyo Budi, Asisten Tata Praja, Nur Alam Tahir serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar Mamasa, Humas Pemprov Sulbar – Setelah dua kabupaten dikunjungi oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Mamasa, Kamis 12 Januari 2017. Dihadapan Pj. Gubernur Sulbar, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi menyampaikan, bahwa kunjungan tersebut sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Mamasa, merupakan penyemangat dan angin segar bagi mereka. Ramlan Badawi pada kesempatan tersebut mengeluhkan infrastruktur jalan ke Mamasa, jaringan internet yang belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah disebabkan tower yang belum tersedia pada semua titik, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit yang belum memadai, dan juga hal penting adalah permasalahan narkoba.Ramlan juga tak lupa menyampaikan kondisi geografis Kabupaten Mamasa yang berada di wilayah pegunungan yang masih sangat membutuhkan akses dari segala sektor. Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 kecamatan, 168 desa, dan 13 kelurahan. Kepada Pj. Gubernur Sulbar,Ramlan juga menyampaikan, menghadapi pemilukada dirinya sebagai Bupati telah menindaklanjuti perintah Gubernur dalam rangka menyampaikan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berlaku netral kepada semua pasangan calon gubernur. “Perbedaan piihan boleh saja terjadi, yang penting persaudaraan dan harmonisasi antara satu dan lainnya tetap terjaga,dan itu sudah terjain sejak duu hingga saat ini. Begitu juga kerukunan antara umat beragama dan kedamaian antara satu dan lainnya di Mamasa ini sangat luar biasa.Kami boleh berbeda, tapi tidak ada pemaksaan pilihan dan kehendak,”kata Ramlan Badawi. Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menyampaikan kepada Pemkab Mamasa, bahwa kondisi ASN di Kabupaten Mamasa dan daerah lain di Sulbar saat ini memang masih sangat banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah SDM, yang…

13 Feb 2017

Jelang Pemilukada yang akan dilaksanakan Rabu, 15 Februari 2017, dilakukan gelar apel pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan pemilukada dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, 13 Februari 2017. Pada kesempatan tersebut mengemukakan, disampaikan, untuk prose pemilukada, tahap demi tahap telah terlewati, mulai dari pendaftaran pasangan calon pada 19-21 September 2016, dekralasi damai 28 Oktober 2016, tahap kampanye 26 Oktober dan telah berakhir pada ditanggal 11 Februari 2017. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu dimulai dari 12 Februari hingga 14 Februari 2017. Carlo mengemukakan, untuk pemungutan suara pilkada tahun ini, sesuai data penyelenggara pemilukada menyiapkan 2.756 tempat pemungutan suara (TPS). Pola pengamanan dibagi menjadi tiga pola pengamanan, yakni untuk TPS AMAN, dimana setiap lima TPS diamankan oleh dua anggota polri dan 10 linmas. Selain TPS AMAN, juga ada TPS rawan satu diamankan oleh dua anggota polri dan empat linmas. Untuk keseluruhan pengamanan, sebut jenderal bintang dua tersebut, membutuhkan pengamanan aparat kepolisian sebanyak 1.410 orang, sedangkan personil PAM Mako sebanyak 1/3 dari 2.115 personil polda sulbar dan jajaran sebanyak 705 orang personil. Dalam proses pemilukada ini, ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi termasuk potensi gangguan “Potensi gangguan yang mungkin timbul selama pemungutan suara antara lain persoalan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat keterangan terbagi atas wajib pilih tradisional dan wajib pilih pemula, wajib pilih tradisional dilengkapi pas foto sedangkan yang pemula tidak menggunakan pas foto. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dari petugas TPS dalam penerapan surat keterangan tersebut,”kata Carlo Diharapkan, dalam pelaksanaan pemilukada ini, sinergitas KPU, Bawaslu, dan Dinas Dukcapil dapat lebih ditingkatkan guna mengurangi timbulnya permasalahan selama tahap pemungutan suara dan tahap selanjutnya sehingga Siskamtibmas dapat kondusif hingga tahapan pilkada selesai. Berdasarkan data yang ada, Provinsi Sulawesi Barat memiliki 69 kecamatan, 575 desa dan kelurahan, terdapat 1.258.090 jiwa…