Kominfo

Kominfo

17 Mar 2017

Pak Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat ( H. Ismail Zainuddin ) membuka acara Desiminasi Hasil Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha ( KPJU ) Dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat Yang Diadakan Oleh Bank Indonesia di Maleo, Kamis (163) 2017. Dihadiri, Kepala Bank Indonesia, Sekda Kabupaten Mamuju, Sekda Sulawesi Utara, Sekda Sulawesi Tengah, Sekda Polman, Sekda Majene, Dari pihak TNI dan POLRI Serta seluruh stekholder yang Berkepentingan.Dalam Sambutannya Sekda Povinsi Sulbar, Ismail Zainuddin mengatakan, Sulawesi Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih giat berbenah dalam segala sektor khususnya pembangunan dan menumbuhkan perekonomian. Salah satu yang terus ditingkatkan antara lain pembangunan infrastruktur akses menuju Sulbar. Disamping itu aktivitas pembangunan nonfiktif lainnya terus digenjot. keberhasilan pembangunan tentunya tidak lepas dari peran Bank Indonesia, Ujar Mantan Penjabat Bupati Mateng ini.

Sekretasis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Drs.Suhardi Mappeabang, M.Pd menghadiri sekaligus membuka kegiatan musyawarah Guru mata pelajaran PPKN di ruang aula SMK Negri 1 Rangas yang turut di hadiri oleh kepala sekolah SMK Negeri 1 rangas dan para guru PPKN se Kabupaten Mamuju pada Kamis 16 Maret 2017. Dalam sambutannya, Suardi menyampaikan bahwa dunia pendidikan berada dalam konsep yang utama dan juga memiliki berbagai permasalahan. Sehingga bila seorang guru itu tidak berfikir,bagaimana melakukan inovasi di dalam dunia pendidikan, maka tunggulah hasil pendidikan itu tidak dapat kita nilai untuk sebuah peningkatan, tuturnya."Apabila ingin dilihat hasil pendidikan yang kemarin maka lihatlah luar dampak dari pendidikan tersebut. Kalau ingin melihat pendidikan maka lihatlah pendidikan yang di lakukan hari ini, karena ada yang tiga hal disampaikan pada masa lampau, masa kemarin adalah sejarah, masa hari ini adalah milik kita dan masa esok adalah tantangan, Ujar Suardi. Selain itu, dunia pendidikan diperlukan adanya pembaharuan, melalui pemikiran yang bijak, maka akan menghasilkan SDM. Potret pendidikan yang di lakukan oleh Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Barat menimal berdasarkan pada empat kerangka berfikir. Salah satu diantaranya adalah arah kebijakan pendidikan provinsi Sulawesi Barat dengan arahnya adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan kualitasserta latar belakang melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Seketika arah pendidikan berada pada jalurnya maka akan menghasilkan mutu yang baikp pula. Sulawesi Barat mencoba mengarahkan, memperkuat di berbagai upaya, baik itu di dorong dari pusat (kementrian) maupun di dorong dari Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Menyinggung tentang pengelolaan sampai 4 miliyar bahkan 7 miliar, bahkan bidang ada yang menangani sampai 15 miliyar kemarin, tetapi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin karena di sebabkan karena beberapa hal, yang pertama terjadinya pemilu. Pemilu atau pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, menyedot dana beratus ratus miliar, yang terapload ke KPU,…

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menerima aksi demo Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPPNI) Sulbar yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 16 Maret 2017. Demo yang awalnya melakukan pawai start dari Jl Yos Sudarso Mamuju depan anjungan Pantai Manakarra, menuju kantor Gubernur Sulbar dan rencananya aksi berlanjut ke Gedung DPRD Sulbar. Demo yang dilakukan para perawat yang datang dari berbagai kabupaten se Sulbar, menuntut tentang peningkatan kesejahteraan, khususnya tentang upah honorer yang diterima yang dianggap tidak layak.Setelah dari DPRD Sulbar, Para Demo meluncur ke kantor Gubernur Sulbar. Tak Lama Kemudian, Carlo Brix Tewu menemui mereka dan langsung berada di tengah para demo untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dijelaskan Carlo, bahwa untuk Pemerintah Pusat akan kita lakukan upaya - upaya untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan rekan rekan, kewenangan pemerintah pusat untuk merevisi UU khususnya terkait kesehatan adalah tugas dari Pemerintah Pusat. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah membahas upah saudara yang berada dibawah standar,ujar Carlo ditengah keramaian. "perlu saya sampaikan bahwa PAD kita masih sangat minim kalau dibandingkan dengan antara PAD dengan DIPA Provinsi itu sangat tidak memadai, oleh karena itu tuntutan rekan - rekan yang terbentuk dalam Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPPNI) Sulbar, telah kami dengar dan kita akan bicarakan bersama sama dengan teman teman legislatif untuk kita memenuhi itu,tegasnya.Carlo juga mengambil contoh, tenaga kontrak yang ada dari dinas kehutanan, saat kita terima dari kabupaten, mereka terima gaji hanya 300 ribu per orang. kalau dari perawat saya dengar 400 ribu masih untung 100 ribu. Tetapi saya mengetahui tentang upaya yang dilakukan untuk menyehatkan masyarakat Sulbar. Sehingga diminta waktu untuk membahas ini dengan pihak pihak terkait antara lain staf - staf serta dari dinas kesehatan Provinsi serta para legislatif."saya berjanji akan bicarakan juga dengan pemerintah daerah dalam waktu…

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan yang dianggap prioritas. Demikian dikemukakan Sekprov Ismail Zainuddin saat menggelar rapat dengan OPD di ruang kerja Sekprov, Rabu, 15 Maret 2017.Pada rapat tersebut beberapa pembahasan antara lain, rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Perkantoran menjadi salah satu kegiatan yang perlu dirubah karena dianggap tidak sesuaiKepadaBidang Cipta Karya diminta membuat surat edaran kepada OPD untuk tetap berkoordinasi apabila melakukan pembangunan di Kawasan Perkantortan sehingga tidak merusak tata kelola Kawasan Perkantoran.Hal lain yang menjadi pembahasan adalah, pembangunan Gedung Diklat yang rencananya dibangun di Gentungan juga mendapat sorotan dari Sekda karena dianggap tidak sesuai, karena setelah dilakukan surevey oleh pihak LAN tidak menyetujui, sehingga disarankan kepada Badan Diklat melakukan peninjauan serta dibuatkan Master Plan.Hadir dalam rapat Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Fatimah, Bidang Cipta Karya Mukaddam, OPD terkait serta undangan lain.

Pj Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat melakukan peninjauan jembatan, rencana pembuatan kolam dan taman Lingkungan Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Maret 2017.

Sesuai dengan pencanangan Revolusi mental yang digerakkan Pemerintah Sulbar dan sesuai dengan perintah langsung oleh bapak Gubernur untuk menerapkan kedisiplinan ASN. Maka dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar akan menerapkan dan akan mendata ASN yang tidak disiplin dan tidak produktif yang nantinya akan di laporkan ke BKD, Ujar Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar, Bebas Manggazali diruang kerjanya usai rapat, Rabu (15/3) 2017. Terkait itu, kedisiplinan telah diterapkan bahwa jam kerja dimulai pada jam 7 dan pulang pada jam 4 sore, kecuali hari jumat, pegawai pulang pada jam Lima sore. "masalah ASN untuk mendisiplinkan, tentu harus dimulai dari diri sendiri dan revolusi mental yang perlu di sini adalah bagaimana cara mengatur, bagaimana membentuk mental ASN yang bagus, bagaimana punya kinerja yang bagus serta sistem yang baik pula. Namun harus di dukung tentang keterlibatan BKD dalam menerapkan aturan bagi ASN yang tidak disiplin, itu yang terpenting, Terang Bebas. Menurut lelaki yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Mamuju ini, Kalau menerapkan aturan kedisplinan memulainya dengan memantau pegawai yang dengan tingkat kehadiran atau absen dan hasil kinerja ASN. "dari hasil kehadiran dan kinerja akan dibuatkan rekapan atau laporan. Dan hasil rekapan ini jelas, karena jika ada yang tidak datang saat apel itu akan kelihatan dengan absen. Begitu juga setiap harinya ada laporan kerja, dari hasil tersebut, maka akan ketahuan jika ada pegawai yang tidak disiplin. Dari hasil tersebut akan kita akan laporkan ke BKD. Dengan adanya laporan tersebut nantinya Badan Kepegawaian Daerah Sulbar yang memberikan sangsi dan menindaklanjuti laporan tersebut. Rapat ini digelar untuk internal di dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk menyampaikan terlebih dahulu, melakukan pembinaan dan kita sampaikan kalau ada Bandel atau tidak mau mengikuti aturan ASN,maka kita akan buatkan laporan untuk diberikan kepada BKD dan akan diproses melalui Majelis Kode Etik nantinya, tegas Bebas manggazali. Selanjutnya agenda rapat yang…

Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin saat memberikan pengarahan pada Pelaksanaan Upacara Bendera di Lingkup Pemprov. Sulbar,di Kantor Gubernur Sulbar,Rangas,23 Januari 2017

Menindaklanjuti hasil rapat yang telah dilaksanakan antara seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah bersama dengan Tim Desk Pilkada dari Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Ham RI bersama Pemprov Sulbar pekan lalu , Pemprov Sulbar kembali menggelar rapat bersama Catatan Sipil , KPU dan Bawasalu se-Provinsi Sulawesi Barat,yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 20 Januari 2017. Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin pada kesempatan tersebut mengemukakan, berdasarkan apa, yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Sulbar, Busrang Riandhy, bahwa, di Kabupaten Suket (Surat Keterangan) yang diterbitkan tidak seragam, ada suket yang modelnya disertai dengan foto, dan ada yang tidak disertai dengan fhoto. ” Hari ini, kita ingin mendiskusikan agar tercipta keseragaman Suket berdasarkan peraturan atau surat edaran Kemendagri, “tegas Ismail Zainuddin. Lebih lanjut Ismail mengatakan, bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut berapa Suket yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil kabupaten yang menggunakan foto dan berapa Suket yang dikeluarkan yang tidak disertai dengan foto, “Kita tidak inginkan wajib pilih tersebut tersesat di TPS disebabkan tidak diakui keberadaannya, karena kita ada komitmen bersama terkait keseragaman Suket itu. ” Kita tidak mau terjadi hal-hal yang bisa merugikan di salah satu pasangan calon, sebab kunci keberhasilan dan kesuksesan pemilukada ini, ada pada kita sebagai pemerintah dan semua yang terkait didalam penyelenggaraan pemilukada, ” kata Ismail. Di tempat yang sama,Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah mengapresiasi dan sangat bergembira dengan adanya rapat koordinasi yang dilaksakan Pemprov Sulbar, dimana pada kesempatan tersebut juga hadir dari tiga tim pasangan calon pemilukada Gubernur. Usman pada kesempatan tersebut, mengharapkan agar semua data atau dokumen yang terkait dengan pemilukada Gubernur harus terkoordinasi jelas dengan beberapa ketentuan dan pertimbangan bahwa ,Suket yang dikeluarkan dengan hasil perekaman elektronik KTP dan kemudian disebarkan ke masyarakat hanya yang memiliki potensi memilih. “KPU berharap data-data itu detail. Jangan sampai data-data tersebut tidak memiliki perimbangan…

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Menggelar acara syukuran memasuki kantor baru yang digelar dengan sederhana. Syukuran tersebut di hadiri kadis Kominfo Muzakkir Kulasse dan para Kepala bidang kominfo,Persandian dan Statistik dan jajaran staf pada Jumat (20/1) 2017 di kantor Kominfo. Muzakkir menyampaikan bahwa acara syukuran yang dilaksanakan ini sebagai ucap syukur kita karna telah memasuki kantor baru, walaupun paa awalnya kantor ini belum memiliki listrik, air dan sarana lainnya. "alhamdulillah pada saat ini kantor Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar telah rampung dan para pegawai telah siap bekerja, ujar Muzakkir. Harapan kiranya dengan adanya kantor ini para pegawai dapat nyaman bekerja dengan baik.

21 Feb 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menyaksikan Penanda Tanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara BKKBN dengan Kepolisian,Korem,Kelautan dan Perikanan,Rumah Sakit Regional dan Universitas Tomakaka,di Hotel Maleo,Selasa,21 February 2017.