23 Feb 2017

BEBAS MANGGAZALI PERKUAT DATA BASE KAWASAN PEMUKIMAN

Bebas Manggazali mempermantap data base yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulbar, guna melihat aspek yang ada untuk melakukan perencanaan yang matang dan saat ini kita masih membenahi regulasi aturan aturan sebagai instrumen untuk kita bekerja, ungkapnya di ruang kerjanya (21/2) 2017. Selain itu dinas perumahan dan kawasan pemukiman belum ke orientasi fisik, itu akan kami lakukan pada tahun 2018 dan sasaran kedepan adalah kabupaten Matra, melihat di daerah tersebut masih berada pada pinggiran pantai yang tentunya masih ada pada kawasan yang tidak layak huni.Namun diperlukan adanya data base yang dijadikan sebagai bahan perencanaan. Misalnya daerah Kabupaten Matra yang rencananya akan dibangun sebuah kawasan pemukiman yang layak huni dengan luas 10 hektar atau 15 hektar.. “ dengan adanya kawasan yang luas nantinya itu akan menjadi kawasan pemukiman yang layak bisa ditempati. Apakah itu untuk kawasan nelayan ataukah diperuntukkan untuk mereka yang menempati rumah namun tidak layak untuk ditempati. Terpenting adalah data base yang harus kuat untuk menjadi acuan kami, “ujar Bebas. Bebas menambahkan bahwa sebagai dinas baru, yang dilakukan pembenahan internal kantor, tempat kerja dan saat ini, dia bersama para kabid menyusun rencana kerja dan setelah semua rampung, pada bulan Maret baru kami akan turun memantau. Untuk langlah awal, kami telah turun langsung memantau rumah susun yang ada di Rangas, bersama kelompok pokja dan beberapa komponen, . Dalam hasil pantauan, kami mendapatkan kejanggalan,pasalnya harga sewa tersebut belum memiliki perda dan belum diserahkan ke Pemprov. Sehingga hasil sewa tersebut dikelola salah satu orang disana dan hasil sewa dimasukkan dalam rekening pribadi dan itu sangat melanggar, tegas Bebas. “. Nah sekarang yang mau kita luruskan sekarang ini bagaimana adanya penyerahan pusat ke pemprov, dan saya tidak mau menyalahkan masa lalu yang saya mau lakukan adalah pembenahan saat ini, Ucap Bebas. Selain itu saat ini kami baru usulkan permintaan rencana kerja program 2018 dan pada tahun 2018, kami baru mengarah kepada fisik untuk kawasan-kawasan yang harus di benahi, salah satunya kawasan nelayan yang mungkin kumuh sehingga memerlukan pembenahan, yang jelas semua disesuaikan dengan aspek kebutuhan dan manfaatnya kemasyarakat “Jadi kami masih tetap focus ke pengawasan-pengawasan dulu .Yang menjadi penilain kami tentang kawasan kumuh itu tidak layak huni atau ditempati seperti kondisi rumahnya terlalu rapat, kondisi rumah terlihat kumuh , jalannya tidak terlalu bagus, becek,genangan air, terus air limbah sehingga terlihat tidak bersih dan bisa mengakibatkan timbulnya penyakit. Dengan melihat kondisi tersebut, tentu kita ingin menciptakan suatu kawasan pemukiman yang layak huni, bersih,nyaman dan sehat, “Ungkap, Bebas. Jadi untuk pergub kami baru rancang, disusun yang menyangkut masalah kawasan strategi, yang mana kira-kira kawasan yang kita bisa masuki mana yang tidak.

Read 363 times
(0 votes)