21 Mar 2017

Kepala Biro Ekbang Sulbar Membuka Acara OJK

 

Kepala Biro Ekbang Sulbar Membuka Acara OJK

Kepala Biro Ekbang  Sulbar, Muhammad Ali Chandra saat membacakan sambutan Sekprov  didampingi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro  serta Direktur Pengawasan LJK, Indarto Budiwitono Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua dan Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kepala OPD yang terkait dan pihak pihak perbankan. yang berlangsung di ruang Rapat Lt.3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Maret 2017.

Kegiatan ini sebenarnya dibuka oleh Sekprov hanya saja, Sekda sementara mendampingi  Gubernur dalam kegiatan rapat sehingga acara ini diberikan kepada saya untuk dibuka, Ujar Kepala Biro Ekbang, Chanra.

Dengan hadirnya OJK Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua  di Mamuju merupakan pertama kalinya.  Mamuju dan kedatangan OJK bisa memberikan percepatan percepatan  pembangunan khususnya di Sulbar serta khususnya tentang nilai-nilai keuangan.

Di kemukakan Chandra, agenda rapat ini membahas bagaimana mengkordinasikan rencana Pembentukan Tim Percepatan akses Keuangan Daerah khususnya di Provinsi Sulbar. Sebagaimana arahan Bapak Presiden,  yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri untuk membentuk Tim percepatan akeses keuangan daerah diseluruh Provinsi di Indonesia. Percepatan akese keuangan daerah menjadi penting untuk kita upayakan melalui peran serta instansi terkait stakeholder. Dan tentu saja kontribusi Industri jasa keuangan di daerah karena sangat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi Sulbar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah . Untuk itu dalam rangak menindaklanjuti arahan Presiden untuk membentuk TPAKD tersebut khususnya di Sulbar .

Lanjut disampaikan bahwa  pada hari ini kita akan memperoleh penjelasan langsung dari pihak OJK tentang tujuan, tugas dan  sasaran dan keanggotaan TPAKD termasuk mekanismen pembentukannya di Sulbar.

Dengan pengalaman OJK Regional VI Sulawesi Papua dan Maluku dapat menjadi reverensi atau rujukan dalam pembenukan TPAKD di Sulbar.

Lebih lanjut disampaikan  sebagai Gambaran awal perekonomian di Sulbar selalu tumbuh secara positif setiap tahun. Ditahun 2016 lalu kita bersyukur perekonomian di Sulbar dapat tumbuh cukup tinggi,sebesar 6,03 diatas Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional sebesar 5,02 .sektor pertanian menjadi sector  prioritas pengembangan perekonomian di Sulbar.  Karena pangsanya merupakan yang paling tettinggi 41,3 dari totak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar yang mencapai 35,97 Trilyun pada tahun 2016. Point ini sempat kami diskusikan dengan BI perwailkan Sulbar,.

Pihak BI sangat Optimis melihat pertumbuhan ekonomi kita ini, dengan melihat kedepan bahwa  melalui kajian,  Sulbar akan bergerak lagi dari tahun 2016 ke tahun 2017. Mudahan ini bisa terwujud , sampai dari berbagai diskusi kecil dengan pihak BI dengan melihat potensi –potensi yang ada di Sulbar untuk menunjang Pertumbuhan ekonomi di sulbar.

“ Untuknya itu kita berharap TPAKD dapat mendorong pengembangan sector prioritas daerah  terutama sector pertanian melaui pembiayan produktf dan industry jasa keuangan di Sulbar pada pelaku –pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah dikomunitas unggulan daerah seperti kakao,  kelapa sawit dan lainya, Jelas Chandra.

Lebih lanjut disampaikan bahwa  percepatan akses keuangan di Sulbar perlu mendapat dukungan terutama dari industri jasa keuangan dengan memperluas system dan jaringan kantor yang menjangkau seluruh wilayah sulbar. Sehingga masyarakat yang selama  ini  belum terjangkau produk keuangan karena faktor jarak yang jauh dari kantor bank dapat menikmati juga layanan keuangan dengan lebih mudah.

Pemerintah Sulbar sangat mendukung  inisiatif percepatan akses keuangan daerah melalui pembentukan Tim percepatan akses keuangan daerah ini yang nantinya akan bekerjasama terutama melakukan terobosan untuk pembiayan yang lebih besar kepada pelaku usaha disektor priorotas daerah.

“ Pembiayaan pembangunan ekonomi daerah dari industry jasa keuangan penting untuk diekselerasikan karena pembiayan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya berasal dari APBD. Diharapkan dengan hadirnya percepatan akses keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam meprcepatan proses pembangunan daerah, namun memerlukan pula  partisipasi dari semua stakeholder  terutama dalam lembaga jasa keuangan.

Selain itu, tentu kita berharap otoritas jasa keuangan  (OJK) selaku regilator dan pengawas industry jasa keuangan dapat berperan aktifmengkoordinasikan keberdaan tim ini kedepan bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan . Termasuk kita berharap keberadaan OJK yang selama ini masih berkantor di Makassar Sulswesi Selatan, kedepan  menjadi cacatan agar nantinya OJK bisa memiliki kantor  di Sulbar dan dengan usia 12 tahun Sulbar mengakomodir kepentingan –kepentingan bersama itu juga menjadi prioritas kami dalam melaksanakan pembangunan.

“mudah mudahan dengan hasil rapat koordinasi kita ini nantinya bisa kita sampaikan kepada bapak Gubernur  Sulbar sebagai lapoaran untuk memperoleh arahan selanjutnya tutup  Muh Ali Chandra dalam sambutannya.         

 

 

 

Read 461 times Last modified on Rabu, 22 Maret 2017 00:05
(0 votes)